Sukatani vs. Institusi: Ketika Musik Berhadapan dengan Kekuasaan (dan Internet)
Siapa yang sangka lagu "Bayar Bayar Bayar" bisa bikin geger se-jagad raya media sosial? Sebuah band bernama Sukatani tiba-tiba jadi sorotan, bukan karena catchy-nya musik mereka, tapi karena diduga ada "sedikit" gangguan dari pihak berwajib. Sebuah ironi, kan? Musik yang seharusnya jadi wadah ekspresi malah berujung pada pemeriksaan dan permintaan maaf.
Ceritanya bermula dari sebuah lagu. Band indie asal Purbalingga ini merilis lagu yang ternyata cukup "nakal" di telinga beberapa pihak. Judulnya, "Bayar Bayar Bayar", mungkin terdengar sederhana, tapi isinya, well, bisa jadi cukup menohok. Reaksi? Cukup dahsyat. Video permintaan maaf dari Sukatani beredar, lagu ditarik dari peredaran, dan polisi turun tangan. Sebuah drama musikal yang sayangnya, kurang musikal.
Musik, Ekspresi, dan Batas Toleransi
Pertanyaannya, apa yang salah dengan "Bayar Bayar Bayar"? Apakah liriknya terlalu pedas? Apakah aransemennya terlalu mengganggu? Atau, mungkin, ada pihak yang merasa terusik dengan pesan yang ingin disampaikan? Kita semua tahu, kebebasan berekspresi itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ini hak asasi yang tak ternilai. Di sisi lain, ada batas-batas yang kadang sulit didefinisikan.
Kasus Sukatani ini jelas menyoroti betapa tipisnya garis antara kebebasan berekspresi dan potensi konflik dengan kekuasaan. Mungkin, mereka tidak menyangka lagu mereka akan memicu reaksi sebesar ini. Tapi di era media sosial, sebuah lagu bisa menyebar dengan sangat cepat, dan dampaknya pun bisa jadi tak terduga.
Propam Turun Tangan: Sebuah Pertunjukan Klasik
Pihak berwajib, dalam hal ini Propam, langsung turun tangan untuk menyelidiki dugaan intimidasi ini. Ini adalah prosedur standar, ya iyalah, untuk menjaga citra dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Tapi, seperti yang kita tahu, proses hukum seringkali penuh liku. Enam personel dari Detasemen Khusus (Densus) Polda Jawa Tengah diperiksa. Jumlahnya bertambah, lalu publik menunggu dengan rasa penasaran.
Menariknya, Propam berjanji akan mengusut kasus ini secara terbuka dan transparan. Sebuah janji yang patut kita apresiasi, sekaligus kita tagih. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada pelanggaran prosedur? Apakah ada arogansi kekuasaan? Atau, mungkin, ada kesalahpahaman semata?
“Humanistic Approach”: Sebuah Janji Manis?
Pihak kepolisian juga mengeluarkan pernyataan yang cukup menyejukkan. Mereka berkomitmen untuk menjaga keamanan, terbuka terhadap kritik, dan mengedepankan "humanistic approach". Sebuah pernyataan yang indah, seharusnya. Tapi, mari kita lihat realitanya. Seberapa jauh janji ini akan terealisasi? Seberapa besar toleransi terhadap kritik? Seberapa konsisten pendekatan humanis dalam kasus ini?
Tentu saja, kita tidak bisa langsung menghakimi. Proses hukum masih berjalan, dan kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Tapi, kasus Sukatani ini adalah pengingat penting. Bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berekspresi harus dijaga. Bahwa kritik adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan. Dan bahwa kekuasaan harus selalu diawasi.
Menarik untuk melihat bagaimana kasus ini akan berakhir. Apakah Sukatani akan kembali berkarya dengan bebas? Apakah ada perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap kebebasan berekspresi? Atau, mungkin saja, ini hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah musik Indonesia.
