Konflik Agraria: Ketika Sertifikat Tanah Adu Mulut dengan Korporasi Sawit
Hai, kamu yang lagi scroll-scroll media sosial atau mungkin lagi rebahan sambil baca artikel ini. Pernah nggak sih, kamu mikir betapa rumitnya urusan tanah di negara kita? Apalagi kalau sudah berhadapan dengan korporasi besar, ceritanya bisa jadi kayak sinetron, penuh drama, intrik, dan ending yang nggak selalu happy. Baru-baru ini, ada kasus di Sumatera Utara yang menarik perhatian, di mana petani berjuang mempertahankan tanah mereka dari cengkeraman perusahaan sawit.
Sejak Indonesia merdeka, banyak buruh dan petani yang memanfaatkan lahan-lahan yang ditinggalkan perusahaan-perusahaan perkebunan Eropa. Tentu saja, mereka punya harapan besar untuk hidup yang lebih baik. Namun, ternyata, masalah klasik selalu muncul: sengketa lahan. Data dari Consortium for Agrarian Reform aja, mencatat ada 295 kasus konflik lahan sepanjang tahun 2024. Miris, kan?
Perusahaan sawit yang terlibat dalam kasus ini adalah PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART). Mereka berencana menggusur ratusan petani di Aek Kuo untuk membuka perkebunan sawit seluas 83,5 hektare. Tentu saja, para petani nggak terima begitu saja. Mereka sudah turun temurun menempati lahan itu, bahkan punya sertifikat kepemilikan yang sah. Tapi, inilah yang sering terjadi: sertifikat tanah melawan kekuatan modal.
Ironi Hukum: Di Mana Keadilan Berpihak?
Gimana rasanya, kalau tiba-tiba tempat tinggalmu diancam digusur? Pasti campur aduk, antara marah, sedih, dan bingung harus berbuat apa. Itulah yang dirasakan para petani di Aek Kuo. Mereka udah berusaha berbagai cara, mulai dari mengajukan banding ke Komnas HAM hingga mencari dukungan publik. Tapi, apakah langkah-langkah ini bisa menjamin keadilan? Atau, hukum memang sering kali lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas?
SMART, di sisi lain, mengklaim bahwa mereka punya izin yang sah untuk mengelola lahan tersebut. Pernyataan seperti ini seringkali jadi tameng bagi korporasi besar untuk menggusur masyarakat yang lebih lemah. Apakah izin tersebut lebih penting daripada hak hidup dan mata pencaharian ratusan orang? Pertanyaan ini mungkin terdengar klise, tapi tetap relevan dalam konteks konflik agraria.
Petani Aek Kuo punya bukti kuat sebagai pengingat: sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan pemerintah tahun 1950-an. Ini bukan sekadar kertas, tapi bukti bahwa negara mengakui keberadaan mereka di tanah tersebut. Tapi, dalam banyak kasus, dokumen-dokumen lama seperti ini malah dianggap nggak berlaku atau mudah disanggah.
Ketika Janji Manis Jadi Bumerang
Perlu kamu tahu, sengketa lahan seperti ini bukan barang baru bagi masyarakat Aek Kuo. Sebelumnya, perusahaan sudah pernah mencoba menggusur mereka pada tahun 2012 dan 2019. Tapi, entah kenapa, masalah ini terus berulang. Apa yang salah dengan sistem kita? Apa ada yang salah dengan cara kita memandang hak-hak masyarakat?
Sikap "damai" yang seringkali ditawarkan oleh perusahaan, seperti yang disampaikan oleh juru bicara Sinar Mas, seringkali terasa getir di telinga masyarakat. Damai dalam arti apa, sih? Apakah damai berarti menyerahkan tanah begitu saja, atau damai berarti perjuangan yang berkepanjangan tanpa kepastian?
Kasus Aek Kuo ini kayak cermin yang memantulkan realita pahit. Di satu sisi, kita butuh investasi dan pembangunan. Tapi, di sisi lain, kita juga harus melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak atas tanah. Jangan sampai pembangunan cuma dinikmati segelintir orang, sementara yang lain terusir dari tanah leluhurnya.
Perlukah Kita Mengubah Cara Pandang?
Kita sebagai generasi yang melek informasi, punya peran penting dalam menyuarakan keadilan. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya lebih peduli dengan isu-isu agraria, mendukung organisasi yang membela hak-hak petani, atau sekadar menyebarkan informasi yang benar. Jangan biarkan kasus-kasus seperti di Aek Kuo berlalu begitu saja, tanpa ada perubahan berarti.
Kalau kita terus membiarkan ketidakadilan merajalela, dampak buruknya akan terasa ke kita semua. Kita akan hidup di dunia yang semakin timpang, di mana kesenjangan sosial makin lebar, dan konflik terus bermunculan. Sudah saatnya kita mengubah cara pandang, dari yang apatis menjadi peduli, dari yang cuek menjadi vokal. Jangan biarkan suara petani tertelan oleh gemerlap korporasi!
Akhirnya, kita berharap agar kasus Aek Kuo ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita berharap ada solusi yang adil, yang tidak merugikan kedua belah pihak, dan sekaligus memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik.
