Jurnalis Lawan Raksasa Media: Ketika VOA Indonesia Disentil Karena "Keadilan"
Pertanyaan mendasar: Seberapa "bebas" kebebasan pers kalau ujung-ujungnya cuma soal duit dan hak-hak normatif? Kasus pemecatan jurnalis Sasmito Madrim oleh VOA Indonesia ini membuka kotak pandora soal standar ganda media asing di Indonesia. Ketika sebuah perusahaan media yang mengklaim menjunjung tinggi demokrasi, justru melakukan tindakan yang kontra dengan nilai-nilai yang mereka agung-agungkan.
Kasus ini bermula ketika Sasmito Madrim, mantan Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, menggugat VOA Indonesia atas pemecatan dirinya pada Februari lalu. Setelah berbagai upaya mediasi yang dilakukan, termasuk melibatkan Dinas Ketenagakerjaan, menemui jalan buntu. Sasmito akhirnya memutuskan untuk membawa sengketa ini ke ranah hukum. Ia menyinggung bahwa pemecatan dirinya diduga kuat berkaitan dengan aktivitas advokasi dan kemanusiaan yang dilakukannya, termasuk dukungan terhadap Palestina.
Protes pun digelar, bukan cuma soal gaji, tapi juga menyuarakan tuntutan perubahan kebijakan agar perusahaan media asing tunduk pada regulasi ketenagakerjaan Indonesia. VOA Indonesia dinilai telah melanggar standar ketenagakerjaan Indonesia. Bahkan, mereka tidak memberikan hak-hak karyawan seperti uang pesangon, tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, hingga jaminan kerja selama enam tahun Sasmito bekerja di sana. Miris, kan?
Demi Kemerdekaan: Antara Narasi dan Realita Media Asing
Ironisnya, kasus ini melibatkan VOA, sebuah lembaga yang didanai langsung oleh Kongres Amerika Serikat. Negara yang katanya sangat menjunjung tinggi kebebasan pers. AJI menyebut proses pemecatan Sasmito sebagai tindakan yang jauh dari nilai-nilai demokrasi, bahkan cenderung otoriter. Seharusnya, jika ada pelanggaran, Sasmito diberi kesempatan untuk membela diri.
Perjuangan Sasmito ini bukan cuma soal dirinya. Ini adalah perlawanan terhadap ketidakadilan yang sistemik. Ini tentang bagaimana media asing, yang seringkali datang dengan narasi kebebasan, ternyata tak selalu menerapkan standar yang sama di lapangan.
Ketika Suara Keadilan Disuarakan: Solidaritas untuk Sasmito
Dukungan pun berdatangan dari berbagai pihak. SINDIKASI, misalnya, menilai pemecatan ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, terutama terkait dukungan Sasmito terhadap Palestina. Mereka mendesak VOA untuk memenuhi hak-hak Sasmito sebagai pekerja. Termasuk, memberikan pesangon dan jaminan sosial.
IFJ juga turut bersuara, menyatakan solidaritas terhadap Sasmito. Mereka menegaskan bahwa pekerjaan di media asing maupun lokal harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Mereka bahkan mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi kebijakan agar kasus serupa tidak terulang kembali.
Pertanyaanya: Gimana Nasib Jurnalis Lain?
Lantas, bagaimana nasib jurnalis lain yang bekerja untuk media asing di Indonesia? Banyak yang menggantungkan nasibnya pada kebijakan perusahaan yang terkadang tak jelas. Kondisi kerja yang tak setara, upah yang minim, dan perlindungan yang kurang menjadi momok yang menghantui.
Kasus Sasmito ini menjadi pengingat penting. Bahwa perjuangan kebebasan pers tak hanya soal menyuarakan kebenaran, tapi juga soal menjamin kesejahteraan para jurnalisnya. Jangan sampai kebebasan pers hanya menjadi slogan, sementara hak-hak pekerja diabaikan. Ini adalah panggilan bagi seluruh pihak untuk bersikap adil.
Persoalan ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan perusahaan media asing terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Jangan cuma bisa kasih karpet merah, tapi juga harus tegas kalau ada pelanggaran! Harus ada keseimbangan antara investasi dan perlindungan.
