1. Mau Jadi Negara Maju Kok Masih Mikirin Kebun Sawit?
Indonesia, negara kepulauan yang katanya mau jadi macan Asia. Tapi, apakah ambisi itu cuma kedok belaka? Kita semua tahu, fondasi kemajuan itu lebih dari sekadar gedung pencakar langit dan jalan tol. Lingkungan juga harus ikut sejahtera, bukan cuma dieksploitasi demi keuntungan sesaat. Jangan sampai semangat "maju" malah bikin kita mundur karena kehilangan paru-paru dunia!
Nah, Indonesia sekarang ada di persimpangan jalan yang cukup tricky. Di satu sisi, kita punya potensi ekonomi yang luar biasa, salah satunya dari minyak sawit. Di sisi lain, ekspansi sawit ini kayak punya dua mata pisau: menguntungkan tapi juga merusak lingkungan. Deforestasi, degradasi lahan gambut, dan emisi gas rumah kaca? Itu sudah jadi makanan sehari-hari.
2. Prabowo dan Mimpi Lahan 20 Juta Hektar
Dengan target Prabowo Subianto yang ingin swasembada pangan di tahun 2027, kita jadi merinding. Jangan-jangan hutan dan keanekaragaman hayati kita bakal jadi korban demi ambisi itu? Apalagi, rencana perluasan lahan pertanian semakin gencar. Tapi, untungnya, ada angin segar dari COP29 tentang standar pasar karbon global. Kita masih punya kesempatan buat nyelesein target pangan dengan komitmen iklim yang lebih baik.
Pernyataan Prabowo yang minta jangan takut deforestasi demi perluasan sawit, langsung bikin publik heboh. Ini bukan kejutan sih, mengingat beliau memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dulunya jadi satu. Kementerian Lingkungan hidup fokus ke perlindungan lingkungan dan komitmen iklim, sementara Kementerian Kehutanan fokus ke produksi hutan, termasuk sawit buat pangan dan biofuel.
3. Jokowi, Dulu Kita Bisa, Kenapa Sekarang Tidak?
Dulu, zaman Jokowi, kementerian yang disatuin malah bikin hasil yang bagus. Deforestasi bahkan sampai ke level terendahnya. Berkat moratorium izin hutan, Indonesia berhasil meyakinkan negara-negara donor buat bantu konservasi hutan lewat program REDD+. Sayangnya, sekarang malah muncul wacana yang bikin geleng-geleng kepala.
Program swasembada pangan Prabowo berencana mengalokasikan 20 juta hektar hutan buat ditanami tanaman pangan dan biofuel. Memang sih, perluasan sawit bisa langsung mendatangkan keuntungan ekonomi. Tapi, jangan sampai kita lupa sama potensi hilangnya keanekaragaman hayati. Spesies punah, keseimbangan ekologi terganggu, budaya dan warisan lokal pun ikut hilang. Belum lagi dampak buruknya buat kesehatan dan hubungan kita dengan negara tetangga.
4. Pasar Karbon, Penyelamat atau Cuma Lipstik?
Melihat risiko-risiko ini, komunitas internasional harus lebih waspada sama target swasembada pangan Indonesia. Kalau negosiasi iklim selalu menekankan bahwa emisi dari satu negara berdampak ke seluruh dunia, kita tidak boleh kehilangan hutan Indonesia. Salah satu cara yang memungkinkan, meskipun kontroversial, adalah mobilisasi modal lewat perdagangan karbon global.
Di COP29 di Baku, PBB mulai meresmikan sistem perdagangan karbon global, yang mana akan menciptakan permintaan baru buat kredit karbon. Dalam mekanisme ini, negara penghasil karbon seperti Indonesia bisa menjual kredit karbon ke negara maju yang sulit mengurangi emisi di negaranya sendiri.
Diperkirakan, Indonesia bisa menghasilkan sampai 1.283 juta ton kredit karbon per tahun di 2030, dengan nilai antara $7,3 miliar sampai $16,7 miliar.
5. Antisipasi Risiko dan Optimasi Pertanian
Dengan perjanjian baru PBB ini, Indonesia bisa menjual kredit karbon yang sudah ada ke perusahaan domestik dan internasional, selain ke mitra bilateralnya. Tapi, ada risiko double counting. Untuk mengatasinya, mitra dagang harus mewajibkan Indonesia buat bikin sistem monitoring, reporting, dan verification (MRV) yang kuat.
Kita juga perlu memperbaiki praktik pertanian biar selaras sama komitmen iklim. Pemerintah sebelumnya sudah berjanji akan mempromosikan sertifikasi sawit berkelanjutan dan mengidentifikasi area alternatif buat pengembangan. Dengan teknologi pertanian yang mengurangi karbon, emisi dari pertanian bisa diminimalisir.
Indonesia punya dua tujuan besar: swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi. Keduanya layak diacungi jempol, tapi jangan sampai mengabaikan praktik berkelanjutan. Ikut pasar karbon internasional menawarkan kesempatan buat menyeimbangkan pembangunan dengan perlindungan lingkungan.
Memastikan hal ini memerlukan komitmen yang kuat. Tidak hanya dari pemerintahan sekarang, tapi juga pemerintah-pemerintah selanjutnya. Kita semua harus benar-benar berkomitmen buat konservasi hutan dan kerja sama internasional yang solid. Jangan sampai semangat maju cuma jadi pepesan kosong!
