Sudah siap dengan guncangan pagi ini? Kabar burung terbaru dari negeri kita tercinta bikin geleng-geleng kepala. Ratusan perwira aktif militer dikirim untuk mengurus BUMN dan BUMD. Aih, apa kabar strategi perang, sekarang kita jualan minyak goreng?
Sejak awal tahun 2025, Kementerian Pertahanan sudah sibuk mengadakan pelatihan bisnis dan keuangan buat para jenderal dan kolonel ini. Katanya sih, biar mereka makin jago ngurusin isu energi dan ketahanan pangan, dua prioritas utama presiden kita. Tapi, jangan salah, ada kemungkinan besar mereka juga bakal bantu ngurusin jutaan hektar kebun sawit yang katanya sih, bermasalah.
Tentara Kok Jadi Bos Perusahaan?
Ini bukan cuma masalah "ganti baju" biasa. Ini soal pergeseran peran yang bikin kita mikir, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Dulu, waktu Orde Baru, militer memang punya peran ganda. Mereka nggak cuma ngurusin keamanan, tapi juga semua aspek kehidupan, termasuk politik dan ekonomi. Hasilnya? Ya, rezim yang berkuasa selama 32 tahun.
Sekarang, kita kayaknya mau balik lagi ke masa lalu. Bayangkan, pasukan yang seharusnya menjaga kedaulatan negara malah sibuk ngurusin profit perusahaan. Bukannya nggak boleh, cuma terasa aneh aja, kan? Apalagi, penempatan perwira aktif di BUMN ini juga melanggar aturan. Hukum TNI jelas-jelas bilang, cuma beberapa lembaga penting kayak keamanan negara, intelijen, dan pengadilan yang boleh dipimpin oleh anggota militer aktif. Kalau mau mimpin instansi lain, ya harus pensiun dulu.
Kenapa Harus Militer?
Pertanyaannya, kenapa sih harus militer yang turun tangan? Apa karena kurangnya posisi di struktur militer? Atau, karena ada keyakinan kuat kalau cuma pemerintah, dalam hal ini militer, yang bisa mengendalikan ekonomi dan produksi? Mungkin aja, ya. Tapi, kalau benar begitu, berarti kita kembali lagi ke pemikiran lama yang bilang bahwa "militer bisa menyelesaikan segala masalah".
Presiden kita juga punya pandangan yang unik. Kata beliau sih, pemerintah, lewat tangan militer, bisa mengontrol ekonomi secara komersial. Wah, jadi teringat gaya-gaya kapitalisme negara ala China atau Vietnam, nih. Tapi, apakah itu benar-benar solusi yang tepat untuk kondisi Indonesia saat ini?
Dampaknya ke Mana?
Tentu saja ada dampaknya kalau militer terlalu jauh masuk ke ranah sipil. Pertama, bisa jadi ada konflik kepentingan yang serius. Bagaimana jadinya kalau kebijakan perusahaan bentrok dengan kepentingan militer? Kedua, ini bisa mengikis kepercayaan publik. Masa iya, tentara yang seharusnya netral malah jadi bagian dari kepentingan bisnis tertentu?
Terakhir, dan yang paling penting, ini bisa mengganggu profesionalisme militer. Kalau tentara terlalu sibuk ngurusin perusahaan, siapa yang akan menjaga keamanan negara? Siapa yang akan melindungi kita dari ancaman dari luar? Jangan sampai, ya, kita malah keasyikan dagang sampai lupa latihan perang!
Jika diperhatikan lagi, kita seperti kembali ke masa lalu. Memang, pengalaman buruk dwifungsi ABRI sangat membekas. Apakah ini pertanda buruk atas demokrasi di Indonesia?
Ini bukan berarti kita anti-militer, ya. Tapi, kita cuma pengen mereka menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai aturan. Jangan sampai, kita malah punya tentara yang jago bisnis tapi nggak jago perang. Atau, lebih parah lagi, punya tentara yang lebih mikirin keuntungan pribadi daripada kepentingan bangsa dan negara.
Semoga para pengambil kebijakan bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ingat, masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua. Jangan sampai kita salah langkah dan menyesal di kemudian hari.
