Gelapnya Indonesia: Ketika Potongan Anggaran Mengancam Masa Depan
Apa yang lebih gelap dari malam yang pekat? Mungkin demonstrasi mahasiswa yang mengenakan pakaian serba hitam, meneriakkan tuntutan perubahan di tengah hiruk pikuk kota. Itulah yang terjadi di Indonesia pada 20 Februari 2025, ketika ribuan mahasiswa turun ke jalan dalam aksi "Indonesia Gelap." Mereka mempertanyakan kebijakan penghematan anggaran yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, sebuah langkah yang membuat kita bertanya-tanya: apakah masa depan benar-benar sekelam ini?
Kita semua tahu, perubahan memang tak terhindarkan. Prabowo, yang baru saja memenangkan pemilihan umum dengan gemilang, mengambil langkah cepat dengan memangkas anggaran. Tujuannya, sih, mulia: mengalihkan dana segar sebesar 19 miliar dolar AS untuk program-program prioritas, termasuk rencana makan siang gratis di sekolah. Tapi, apakah ini cara yang tepat? Apakah rencana baik ini akan mengorbankan sektor lain yang tak kalah penting?
Potongan Anggaran: Antara Efisiensi dan Kegelisahan
Mahasiswa, sebagai generasi yang paling terpapar dampak kebijakan ini, jelas merasa cemas. Herianto, seorang pemimpin mahasiswa di Jakarta, dengan lantang menyuarakan ketidakpuasan mereka. Potongan anggaran, menurutnya, akan berdampak buruk, terutama di sektor pendidikan. "Indonesia gelap karena banyak kebijakan yang tidak jelas bagi masyarakat," ujarnya, dengan nada yang penuh keprihatinan. Apakah ini hanya permulaan dari badai yang lebih besar?
Aksi "Indonesia Gelap" sendiri bukanlah gerakan yang muncul begitu saja. Ia lahir dari keresahan yang mendalam. Sebuah tren lain yang muncul di media sosial, "Just Escape First," menunjukkan betapa banyak orang yang mempertimbangkan untuk mencari kehidupan di luar negeri. Bukankah ini ironis? Di saat bangsa membutuhkan tenaga terbaiknya, malah muncul keinginan untuk ‘kabur'.
Makan Siang Gratis: Janji Manis atau Racun Tersembunyi?
Program makan siang gratis memang terdengar menarik. Siapa yang tidak suka makanan gratis? Tapi, dari mana dana itu berasal? Jawabannya adalah, dari pemotongan anggaran di berbagai sektor. Apakah kita rela mengorbankan pendidikan demi perut kenyang jangka pendek? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama.
Pemerintah memang berjanji bahwa sektor pendidikan dan kesejahteraan guru tidak akan terpengaruh. Tapi, dengan banyaknya pos pengeluaran yang dipangkas, kekhawatiran akan terganggunya layanan publik tetap membayangi. Ini seperti mencoba menambal atap rumah yang bocor dengan harapan hujan tak akan datang lagi.
Militer dalam Pusaran Sipil: Sebuah Pergeseran yang Mengkhawatirkan
Selain pemotongan anggaran, demonstrasi mahasiswa juga menyoroti keterlibatan militer dalam peran-peran sipil. Ini adalah isu sensitif yang patut kita waspadai. Jangan sampai kita kembali ke masa lalu, di mana militer memiliki pengaruh yang terlalu besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ditambah lagi, masalah subsidi gas memasak yang juga menjadi sorotan. Kebutuhan dasar masyarakat ini seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Jika harga gas melambung tinggi dan tak terjangkau, bagaimana nasib keluarga-keluarga di pelosok negeri?
Survei dan Realita: Di Mana Kebenarannya?
Menariknya, Prabowo tetap populer di mata masyarakat. Survei menunjukkan tingkat persetujuannya mencapai angka 80%. Apakah ini berarti sebagian besar masyarakat setuju dengan kebijakan penghematan anggaran ini? Atau, mungkinkah ada perbedaan antara survei dan realita di lapangan?
Demonstrasi ini mengingatkan kita pada peristiwa serupa pada Agustus lalu, sebelum Prabowo menjabat. Saat itu, ribuan demonstran turun ke jalan untuk menolak revisi undang-undang pemilihan umum. Peristiwa yang penuh gejolak ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia tidak ragu untuk menyuarakan pendapatnya, meski harus berhadapan dengan gas air mata dan meriam air.
Melihat semua ini, kita jadi teringat sebuah pepatah kuno: "Segala sesuatu ada harganya." Pertanyaannya, harga apa yang harus kita bayar untuk kemajuan bangsa? Apakah kita rela mengorbankan pendidikan, kebebasan berpendapat, dan kesejahteraan masyarakat demi ambisi politik sesaat?
Semoga saja, para pengambil kebijakan di negeri ini benar-benar mendengarkan suara rakyat. Karena, pada akhirnya, masa depan Indonesia ada di tangan kita semua.
