Siap-siap, lanskap bisnis Indonesia sepertinya akan segera mengalami makeover besar-besaran. Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan niatnya untuk melakukan pemangkasan regulasi bisnis secara ekstensif, sebuah langkah yang sontak menarik perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha hingga pengamat ekonomi. Pernyataan ini datang sehari sebelum potensi pemberlakuan tarif impor tinggi dari Amerika Serikat terhadap barang-barang Indonesia, menambah bumbu ketegangan sekaligus harapan. Langkah ini, menurut Presiden, adalah bagian dari misinya untuk menderegulasi ekonomi dan memberantas birokrasi bisnis yang dianggapnya terlalu berbelit-belit.
Perintah Presiden ini disampaikan dengan lugas dalam sebuah forum ekonomi publik yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, pengusaha, ekonom, dan jurnalis. Pesannya jelas: buang semua aturan yang tidak masuk akal dan bikin proses bisnis jadi lebih mudah. Tentu saja, ini bukan sekadar wacana lempar handuk pada kerumitan, melainkan sebuah strategi yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi ekonomi nasional. Bayangkan saja, proses yang tadinya mungkin makan waktu berbulan-bulan, diharapkan bisa selesai dalam hitungan hari atau minggu; sebuah impian basah bagi banyak investor dan pengusaha lokal.
Selama ini, keluhan mengenai kerumitan birokrasi dan tumpang tindihnya regulasi memang sudah sering terdengar. Mulai dari perizinan yang berjenjang, persyaratan yang berubah-ubah, hingga aturan teknis yang kadang terasa memberatkan inovasi. Kondisi ini tak jarang membuat Indonesia kurang menarik di mata investor asing dibandingkan negara tetangga, meskipun potensi pasar domestiknya sangat besar. Pemerintah tampaknya menyadari bahwa untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, hambatan-hambatan struktural semacam ini perlu segera diatasi, bukan sekadar ditambal sulam seperti sebelumnya.
Presiden Prabowo secara spesifik menyebut keinginannya untuk menghilangkan apa yang disebutnya sebagai “birokrasi bisnis yang berbelit-belit”. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif, di mana ide-ide segar bisa tumbuh tanpa terhalang tembok regulasi yang tebal. Ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah ingin beralih dari pendekatan yang terlalu protektif dan intervensionis ke arah yang lebih memfasilitasi pasar. Harapannya, dengan mempermudah proses, akan lebih banyak investasi masuk dan lapangan kerja tercipta.
Namun, deregulasi bukanlah jalan tanpa tantangan. Proses pemangkasan aturan memerlukan kajian mendalam agar tidak menimbulkan masalah baru, seperti pelemahan standar lingkungan atau perlindungan konsumen. Penting untuk memastikan bahwa penyederhanaan tidak berarti penghapusan standar penting yang melindungi kepentingan publik. Keseimbangan antara kemudahan berusaha dan tanggung jawab sosial serta lingkungan harus tetap terjaga agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai bersifat berkelanjutan dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.
Komitmen Presiden untuk menyederhanakan aturan ini menjadi angin segar, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jika dieksekusi dengan baik, langkah ini berpotensi membuka babak baru bagi perekonomian Indonesia. Fokusnya bukan lagi hanya pada pertumbuhan angka PDB semata, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan yang didorong oleh efisiensi, inovasi, dan daya saing yang lebih tinggi di kancah internasional. Ini adalah kesempatan untuk merombak fondasi agar lebih kokoh.
TKDN Lebih Fleksibel: Antara Daya Saing dan Proteksi Lokal
Salah satu sorotan utama dari rencana deregulasi ini adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Presiden Prabowo berjanji akan membuat aturan TKDN menjadi “lebih fleksibel”. Alasannya, menurut beliau, aturan TKDN yang kaku justru seringkali membuat produk Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar global maupun domestik. Bayangkan jika suatu komponen vital lebih murah dan berkualitas jika diimpor, namun terpaksa menggunakan komponen lokal yang lebih mahal demi memenuhi TKDN; ujung-ujungnya harga produk jadi membengkak.
Kebijakan TKDN sendiri sebenarnya memiliki tujuan mulia, yaitu mendorong penggunaan produk dan komponen lokal untuk memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Namun, dalam implementasinya, seringkali muncul dilema antara tujuan proteksi industri domestik dan kebutuhan untuk menjaga daya saing harga serta kualitas produk. Fleksibilitas yang dijanjikan ini bisa berarti penyesuaian persentase TKDN, perluasan daftar pengecualian, atau mekanisme perhitungan yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar global dan kemampuan industri lokal saat ini.
Membuat TKDN lebih fleksibel bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya, sehingga produk Indonesia lebih mampu bersaing, baik di pasar ekspor maupun melawan produk impor di pasar domestik. Investor mungkin juga akan lebih tertarik karena tidak terlalu dibebani kewajiban penggunaan komponen lokal yang mungkin belum memenuhi standar kualitas atau harga yang diharapkan. Langkah ini sejalan dengan upaya menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI).
Di sisi lain, pelonggaran TKDN bisa dianggap sebagai setback bagi industri komponen lokal yang selama ini didorong untuk berkembang di bawah payung proteksi kebijakan tersebut. Ada kekhawatiran bahwa tanpa ‘pemaksaan' melalui regulasi, industri lokal akan kesulitan bersaing dengan gempuran produk impor yang mungkin lebih murah atau teknologinya lebih maju. Oleh karena itu, implementasi fleksibilitas TKDN perlu diiringi dengan program penguatan kapasitas industri lokal agar mereka tetap bisa tumbuh dan bersaing secara sehat, bukan hanya bergantung pada proteksi semata. (Untuk informasi lebih detail mengenai TKDN, Anda bisa membaca [artikel tentang sejarah dan dampak TKDN]).
Keran Impor Dibuka Lebar: Siapa Senang, Siapa Meradang?
Instruksi konkret lainnya dari Presiden adalah penghapusan sistem kuota impor untuk komoditas tertentu, termasuk bahan pangan pokok seperti daging sapi. Prabowo menegaskan, “Siapa pun yang mau impor sapi, silakan. Apa pun yang mau diimpor, silakan, buka saja [pasarnya]. Rakyat kita pintar kok.” Pernyataan ini menyiratkan pergeseran signifikan menuju liberalisasi perdagangan, di mana mekanisme pasar diharapkan akan lebih berperan dalam menentukan pasokan dan harga, ketimbang intervensi kuota dari pemerintah yang seringkali rawan permainan.
Penghapusan kuota impor diharapkan dapat menstabilkan pasokan dan harga komoditas di pasar domestik. Selama ini, sistem kuota seringkali dituding menjadi biang keladi kelangkaan pasokan dan lonjakan harga menjelang momen-momen tertentu, seperti hari raya keagamaan. Dengan membuka keran impor lebih lebar, diharapkan persaingan antarimportir akan meningkat, yang pada gilirannya dapat menekan harga jual ke konsumen akhir. Ini bisa menjadi kabar baik bagi masyarakat yang sering terbebani oleh harga pangan yang fluktuatif.
Namun, seperti halnya pelonggaran TKDN, liberalisasi impor juga mengundang kekhawatiran, terutama dari para produsen lokal, seperti peternak sapi atau petani komoditas lainnya. Mereka khawatir produknya akan kalah bersaing dengan produk impor yang mungkin harganya lebih murah karena disubsidi oleh negara asalnya atau diproduksi dengan skala ekonomi yang jauh lebih besar. Perlindungan terhadap produsen dalam negeri, terutama skala kecil dan menengah, menjadi isu krusial yang perlu dijawab oleh pemerintah jika kebijakan ini benar-benar diterapkan secara luas.
Pemerintah perlu merancang mekanisme safeguard atau instrumen kebijakan lain untuk melindungi produsen domestik dari dampak negatif liberalisasi impor yang terlalu drastis. Misalnya, penerapan tarif impor yang wajar, standar kualitas dan keamanan pangan yang ketat untuk produk impor, serta program dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produsen lokal. Tanpa langkah mitigasi ini, tujuan menyejahterakan konsumen melalui harga murah bisa jadi harus dibayar mahal dengan matinya industri atau pertanian lokal.
Manuver Dagang di Tengah Potensi Tarif AS
Kontekstualisasi rencana deregulasi ini menjadi semakin menarik jika dikaitkan dengan hubungan dagang Indonesia-Amerika Serikat. Pengumuman Presiden Prabowo datang tepat sebelum AS dijadwalkan memberlakukan tarif impor yang tinggi untuk barang-barang Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya mengurangi surplus perdagangan bilateral dengan AS, yang tahun lalu mencapai US$18 miliar. Salah satu caranya adalah dengan mengimpor lebih banyak produk buatan Amerika.
Langkah deregulasi, terutama terkait pelonggaran TKDN dan pembukaan keran impor, bisa dilihat sebagai bagian dari strategi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS. Dengan mempermudah masuknya barang impor, termasuk dari AS, diharapkan angka surplus perdagangan Indonesia bisa ditekan. Ini bisa menjadi semacam goodwill gesture atau bahkan bagian dari negosiasi untuk menghindari atau setidaknya mengurangi dampak tarif impor yang akan dikenakan oleh Washington. Ini adalah manuver diplomatik ekonomi yang cukup cerdas.
Namun, mengandalkan peningkatan impor untuk mengurangi surplus perdagangan juga memiliki risiko tersendiri, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor atau penguatan fundamental ekonomi lainnya. Ketergantungan yang lebih besar pada impor dapat membuat neraca perdagangan secara keseluruhan menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing ekspor Indonesia tetap harus menjadi prioritas utama, di samping strategi jangka pendek untuk menyeimbangkan perdagangan bilateral dengan mitra dagang utama seperti AS. (Baca juga: [Analisis hubungan dagang Indonesia-AS terkini]).
Pada akhirnya, rencana besar Presiden Prabowo untuk memangkas regulasi bisnis yang ruwet ini adalah sebuah pertaruhan dengan potensi reward yang besar, namun juga diiringi risiko yang tidak kecil. Jika berhasil, Indonesia bisa menyaksikan era baru pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan efisien. Kuncinya terletak pada eksekusi yang cermat, komunikasi yang transparan, dan kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan, dari pelaku usaha besar hingga produsen kecil, dari konsumen hingga pekerja lokal. Kita tunggu saja babak selanjutnya dari episode deregulasi ini.
