Premanisme Berkedok Organisasi: Bisnis atau Pemerasan?
Bayangkan kamu baru saja membuka bisnis impian, semua berjalan lancar, hingga tiba-tiba datang "tamu tak diundang" dengan proposal yang "sulit ditolak". Inilah realita pahit yang dialami para pengusaha di Indonesia, di mana organisasi masyarakat (ormas) tak jarang menjelma menjadi "preman berkedok". Mereka tak segan melakukan pemerasan, mengganggu, bahkan mengancam kelangsungan bisnis. "Welcome to the jungle," begitu mungkin kata mereka.
Zona industri, yang seharusnya menjadi surga bagi investasi, kini menjadi ladang subur bagi praktik pemerasan. Bekasi, Karawang, Batam, dan Jawa Timur adalah beberapa contoh wilayah yang menjadi sasaran empuk. Uang keamanan, proyek "wajib" yang harus diterima, hingga ancaman penutupan pabrik menjadi senjata ampuh para oknum ormas. Mirisnya, semua ini terjadi di negara yang sedang gencar-gencarnya menarik investasi asing.
Dampak Nyata: Investasi Kabur, Bisnis Merugi
Kerugian yang dialami pengusaha bukan hanya soal uang yang harus mereka keluarkan. Lebih dari itu, praktik pemerasan ini memberikan dampak yang jauh lebih besar. Beberapa bisnis terpaksa angkat kaki, investasi baru dibatalkan, dan iklim investasi menjadi suram. Siapa yang mau berinvestasi di tempat yang tak aman, di mana aturan bisa berubah sewaktu-waktu, dan preman lebih berkuasa daripada hukum?
Pemerintah, di sisi lain, seolah tak berdaya menghadapi masalah ini. Atau, jangan-jangan, ada kepentingan lain di balik semua ini? Kita hanya bisa bertanya-tanya. Jika pemerintah tak segera bertindak tegas, yakinlah, investasi akan lari mencari tempat yang lebih "bersahabat".
Ormas: Antara Pelindung dan Pemeras
Ormas memang memiliki peran penting dalam masyarakat. Mereka menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi, membantu masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial. Namun, ketika ormas mulai melakukan praktik pemerasan dan premanisme, citra mereka pun menjadi buruk. Mereka berubah menjadi ancaman, bukan lagi solusi.
Satu hal yang menarik adalah, tak jarang, ormas ini bermain di area abu-abu. Mereka memanfaatkan celah hukum, memanfaatkan kelemahan sistem, dan bermain di belakang layar untuk mengamankan kepentingan mereka. Akibatnya, pengusaha yang menjadi korban pun kesulitan mencari perlindungan hukum.
Bisnis Lokal Wajib Pakai "Pengaman"?
Modus operandi para pemeras ini cukup beragam. Mereka memaksa perusahaan untuk mempekerjakan kelompok lokal untuk berbagai layanan, mulai dari konstruksi hingga katering. Jika menolak, jangan kaget jika tiba-tiba muncul intimidasi, vandalisme, atau bahkan demonstrasi yang mengganggu produksi. Mau tidak mau, pengusaha harus tunduk pada kemauan mereka.
Taktik "kotor" ini tentu saja merugikan banyak pihak. Pengusaha harus menanggung biaya tambahan yang tidak perlu, kualitas layanan bisa jadi buruk, dan iklim bisnis menjadi tidak sehat. Pada akhirnya, yang rugi bukan hanya pengusaha, tetapi juga masyarakat dan negara.
Apa Solusi Jitu?
Pertanyaannya, bagaimana mengatasi masalah ini? Jawabannya tentu saja tidak mudah, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, pemerintah harus bertindak tegas. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Oknum ormas yang melakukan pemerasan harus ditindak tegas, bahkan dipenjara jika perlu.
Kedua, penguatan sistem hukum. Celah-celah hukum yang dimanfaatkan harus ditutup. Aparat penegak hukum harus lebih sigap dalam menangani kasus pemerasan dan premanisme. Keamanan dan kepastian hukum harus menjadi prioritas utama.
Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat harus lebih kritis dan tidak mudah terintimidasi. Mereka harus berani melaporkan praktik pemerasan kepada pihak yang berwajib. Dukungan masyarakat sangat penting untuk memberantas premanisme berkedok ormas ini.
Kita semua tentu berharap, Indonesia bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para pengusaha. Agar iklim investasi bisa membaik dan roda perekonomian terus berputar. Jangan biarkan premanisme merusak semua itu.
