Paulus Tannos: Antara Paspor Diplomatik, Negeri Orang, dan Jerat Hukum yang Menggantung
Kita mulai dengan sebuah teka-teki: Bayangkan kamu punya paspor diplomatik, tapi yang diminta negara adalah bukan negara tempatmu punya paspor itu, melainkan negara yang kamu curi uangnya. Bingung? Itulah yang sedang dialami Paulus Tannos, seorang buronan kasus korupsi e-KTP yang sedang berurusan dengan hukum di Singapura. Kisahnya, sangat menghibur sekaligus miris, menunjukkan betapa rumitnya urusan ketika duit haram dan hukum bertemu di jalur internasional.
Kasus ini sebenarnya sudah seperti sinetron yang tayang berulang. Paulus Tannos, tersangka korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, kabarnya sudah mangkir dari panggilan KPK sejak 2017. Ia memilih "menghilang" di Singapura, membuat KPK harus bekerja keras memburu. KPK akhirnya berhasil menangkapnya di Singapura, berkat bantuan Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB), tetapi cerita belum selesai.
Ternyata, Paulus tidak mau begitu saja pulang ke Indonesia. Ia melakukan perlawanan di pengadilan Singapura. Alasannya, ia memegang paspor diplomatik dari Guinea-Bissau. Klaimnya ini langsung ditepis oleh pemerintah Singapura. Seorang pengacara negara Singapura menyebutkan bahwa paspor tersebut tidak memberinya kekebalan diplomatik karena ia tidak terakreditasi di Kementerian Luar Negeri Singapura. Drama, bukan?
Sebagai informasi, kalau kamu tidak tahu, E-KTP ini adalah salah satu kasus korupsi paling monumental di Indonesia. Kerugian negaranya mencapai Rp2,3 triliun. Banyak pejabat, politisi, dan pengusaha sudah masuk bui karena kasus ini, termasuk Setya Novanto yang fotonya sudah jadi meme di mana-mana.
Mengapa Singapura?
Singapura, bagi banyak orang Indonesia, seringkali diasosiasikan dengan tempat persembunyian para koruptor. Negara ini memang dikenal punya sistem keuangan yang relatif aman dan perlindungan hukum yang kuat. Jadi, tidak heran kalau banyak orang mencoba mencari perlindungan di sana, apalagi kalau punya "tabungan" yang cukup.
Proses ekstradisi sendiri sebenarnya sudah dipermudah dengan adanya perjanjian antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian ini berlaku untuk berbagai tindak pidana, termasuk korupsi, pencucian uang, dan penyuapan. Artinya, kalau Singapura menyetujui permintaan ekstradisi Indonesia, Paulus harusnya bisa segera dipulangkan. Tapi, seperti yang kita lihat, hukum tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Paspor Diplomatik: Tameng Atau Ilusi?
Kita kembali ke soal paspor diplomatik. Bagi sebagian orang, memiliki paspor diplomatik mungkin terasa seperti tiket gratis. Tapi, dalam kasus Paulus Tannos, paspor diplomatik dari negara lain sepertinya tidak terlalu berguna. Singapura tetap berpegang pada hukumnya sendiri. Diplomasi ternyata tak selalu bisa mengalahkan koridor hukum. Mungkin Paulus lupa kalau dunia ini tidak selamanya bisa dibeli dengan uang.
Paulus memang sempat mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Namun, permohonan itu ditolak karena dokumennya tidak lengkap. Jadi, mau tidak mau, dia tetap warga negara Indonesia yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia.
Nasib di Tangan Hukum
Saat ini, proses hukum di Singapura masih berjalan. KPK menyatakan menunggu hasil proses hukum di sana sebelum mengambil langkah selanjutnya. Kita tunggu saja bagaimana akhirnya. Apakah Paulus mau menyerah dan kembali, atau dia akan terus berjuang dengan segala cara yang dia punya? Kita saksikan saja kelanjutan sinetron korupsi ini.
Kita semua tahu kasus korupsi seperti e-KTP ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah dikorupsi. Semoga kasus ini bisa segera selesai dan keadilan ditegakkan. Semoga, hukum benar-benar memberikan efek jera bagi para koruptor.
