Jadi Gini, Agraria Reformasi Itu Nggak Cuma Buat Petani Miskin, Cuy!
Gimana, sih, kalau negara ngomongin reformasi agraria? Pasti langsung kebayang petani dengan sawah yang luas, kan? Tapi, tunggu dulu, ternyata isu ini lebih dari sekadar bagi-bagi tanah buat petani. Pemerintah Indonesia, barengan sama kelompok masyarakat sipil, udah teken janji nih buat ngebut reformasi agraria. Tujuannya sih mulia: buat ngurangin kemiskinan dan bikin kita swasembada pangan. Mantap, kan?
Namun, ada sedikit masalah nih. Kepemilikan tanah di Indonesia itu kayak kue ulang tahun, 68% kuenya dikuasai sama 1% orang. Kebayang nggak gimana kaya'nya mereka? Sementara, lahan pertanian makin ciut, dan konflik soal tanah makin sering terjadi. Presiden Prabowo juga punya misi buat memperluas lahan yang bisa ditanami. Tapi, para pengamat pada khawatir, jangan-jangan malah proyek pertanian yang dipimpin korporasi yang makin banyak.
Geger Agraria: Tanah Dibagi Rata, Tapi Beneran Rata?
Kita mulai dari yang paling dasar, deh. Pemerintah dan LSM sepakat buat ngebut reformasi agraria. Mereka mau kerja bareng buat mempercepat reformasi dan nge-gass kebijakan agraria. Soalnya, negara lagi berantem sama ketimpangan kepemilikan tanah, perampasan tanah yang kayak nggak ada rem, dan konflik agraria. Bayangin aja, dari 2015 sampai 2024 aja udah ada 3.234 konflik agraria yang luasnya sampai 7,4 juta hektar, dan lebih dari 1,8 juta keluarga kena imbasnya. Kebayang nggak tuh, betapa nggak enaknya jadi korban?
Nah, karena itu, pemerintah nggak bisa cuma ngomong doang. Redistribusi tanah ke petani kecil itu penting, biar mereka bisa survive dan memperkuat keamanan pangan nasional. Apalagi, Presiden Prabowo juga punya janji buat bikin Indonesia swasembada pangan dan energi. Tapi, nih ya, ada yang bikin penasaran. Apakah pelebaran lahan ini bakal ngehasilin petani kecil yang punya tanah, atau malah nambah proyek pertanian yang dikuasai korporasi? Kita lihat saja nanti.
Koruptor Tanah: Jadi Pahlawan Atau Penjahat?
Ngomongin soal agraria, kayaknya nggak afdol kalau nggak bahas soal korporasi. Beberapa proyek besar ini malah bikin gempar: tanah buat petani yang makin sedikit. Contohnya, ada tuh proyek food estate di Papua yang dikerjain sama grup bisnisnya Haji Isam. Tapi, ehm, Haji Isam ini sepupu Menteri Pertanian. Hmm, menarik… Apalagi, dia punya reputasi yang kurang bagus soal konflik lahan dan pelanggaran lingkungan. Jadi, gimana nih, apa beneran mau memihak petani?
Katanya sih, Presiden Prabowo nggak anti sama korporasi, cuma. Mereka harus dukung swasembada pangan, hilirisasi, dan industrialisasi. Tapi, kok ya, yang dapet porsi lebih banyak korporasi, bukan petani kecil yang udah susah payah ngerawat tanahnya? Aneh bin ajaib, kan?
Agraria Darurat: Jangan Cuma Janji Manis
Buat makin serius, nih, pemerintah harus bikin dekrit yang nyatain reformasi agraria sebagai kondisi darurat dan prioritas nasional. Kalau kata profesor hukum agraria, masalah agraria emang udah darurat, jadi butuh kebijakan yang luar biasa. Salah satunya, reformasi agraria harus dipimpin langsung sama presiden. Tapi, ya gitu deh. Yang sering terjadi, kinerja tim tugas reformasi agraria itu lelet dan kurang efektif. Mereka nggak bisa ngatasin efisiensi birokrasi yang bikin realisasi di lapangan jadi susah.
Jadi, harapan kita apa? Semoga nih, janji pemerintah ini nggak cuma jadi wacana. Harus ada rencana jelas dan target yang terukur buat reformasi agraria. Biar nggak cuma slogan doang, tapi beneran terjadi perubahan. Jangan sampai, reformasi agraria di Indonesia cuma jadi omong kosong yang nggak pernah selesai.
Tanah Untuk Siapa? Pertanyaan Krusial di Akhir Cerita.
Jadi, gimana kelanjutannya? Kita semua pasti pengen reformasi agraria ini beneran berjalan, bukan cuma jadi cerita pengantar tidur. Jangan sampai, semangat buat bikin petani sejahtera ini kalah sama kepentingan segelintir orang. Tanah itu bukan cuma soal duit, tapi juga soal keadilan, kesejahteraan, dan masa depan. Semoga, pemimpin kita nggak lupa sama hal itu.
