BUMN Gak Becus, Apa Kabar BUMD?
Siapa yang hobi ngomongin duit negara? Atau minimal, kepo duit negara dipake buat apa aja? Nah, kali ini kita bakal bahas soal perusahaan daerah alias BUMD yang, katanya, punya peran penting buat majuin ekonomi lokal. Tapi, kenyataannya? Kok malah banyak yang buntung? Udah gitu, DPR mulai ribut minta perhatian lebih ke BUMD. Pasti ada something nih.
Sebagai pembuka, mari kita renungkan sejenak… Kalau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) aja sering bikin geleng-geleng kepala, gimana nasib BUMD? Pertanyaan yang menggantung ini membuka gerbang menuju perbincangan yang lebih mendalam. Kita akan menyelami "dunia bawah" BUMD yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita.
BUMD: Harapan Palsu Ekonomi Daerah?
Anggota DPR, Ahmad Irawan, baru-baru ini ngamuk eh, maksudnya menyuarakan aspirasi, soal BUMD yang banyak merugi. Ia mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB buat bikin direktorat khusus yang ngurusin BUMD. Alasannya, banyak BUMD yang bukannya kasih untung, malah jadi beban anggaran daerah. Ya, kalau kata orang, bukannya ngasih makan, malah minta makan.
Bayangin, seharusnya BUMD itu jadi pahlawan ekonomi lokal. Mereka harusnya bisa gali potensi daerah, ciptain lapangan kerja, dan kasih pemasukan buat kas daerah. Tapi, faktanya, yang terjadi malah sebaliknya. Banyak BUMD yang kondisinya memprihatinkan. Padahal, BUMD itu kan dibentuk buat ngasih pelayanan ke masyarakat. Kalau pelayanannya aja gak becus, gimana mau maju?
Contoh nyatanya, ya, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Mereka punya hak istimewa buat ngelola sumber daya air. Tapi, kok ya banyak yang terus-terusan rugi? Padahal, air itu kan kebutuhan dasar manusia. Harusnya, PDAM itu bisa kasih pelayanan air bersih yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
Bukan tanpa ironi, semua ini terjadi di negara yang katanya sumber daya alamnya melimpah. Sebuah paradoks yang menggelitik, bukan?
"Pemerintah Harus Bertindak!" Tapi, Gimana Caranya?
Bandingkan dengan BPD (Bank Pembangunan Daerah). Mereka juga BUMD, tapi pengawasannya lebih ketat. Selain Kemendagri, mereka juga diawasi OJK dan Bank Indonesia. Hasilnya, umumnya BPD lebih untung. Jadi, jelas, pengawasan yang lebih intensif itu penting. Kalau BUMD diawasi ketat aja masih ada yang bandel, gimana kalau enggak?
Nah, usulan bikin direktorat khusus buat ngurusin BUMD ini sebenernya ide bagus. Dengan begitu, diharapkan pengawasan terhadap BUMD bisa lebih efektif. Tapi, jangan cuma bikin direktorat. Kebijakan tentang peningkatan kualitas SDM, efisiensi operasional, dan pemberantasan korupsi juga harus jadi perhatian utama. Jangan sampai, direktoratnya ada, tapi BUMD-nya tetap morat-marit.
Ditengah kondisi ekonomi yang lagi gak menentu ini, pemerintah butuh sumber pendanaan alternatif. BUMD seharusnya bisa jadi solusi, bukan malah jadi masalah. Jangan sampai, BUMD selalu minta suntikan dana dari pemerintah. Ujung-ujungnya, masyarakat juga yang kena getahnya.
Air: Hak Rakyat atau Ladang Bisnis?
Kita balik lagi ke PDAM. Masalah utama PDAM ini adalah air. Air itu kan kebutuhan dasar manusia, lho. Tapi, kenapa pengelolaannya seringkali gak beres? Kenapa banyak PDAM yang rugi? Jangan-jangan ada yang salah dengan cara kita memandang air. Apakah air itu cuma komoditas bisnis? Atau hak rakyat yang harus dipenuhi?
Selain itu, jangan lupakan soal transparansi. Masyarakat berhak tahu bagaimana BUMD mengelola uang mereka. Laporan keuangan harus dibuka secara terbuka. Jangan sampai ada praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah. Kalau semua transparan, masyarakat juga akan lebih percaya kepada BUMD.
Seluruh pemangku kepentingan harus punya komitmen yang sama untuk memperbaiki kinerja BUMD. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus bergandengan tangan mengawasi BUMD. Jangan sampai ada yang bermain curang. Ingat, BUMD itu milik kita semua.
Investasi Publik, Tanggung Jawab Siapa?
Kita gak bisa terus-terusan mengandalkan BUMN buat mendorong pertumbuhan ekonomi. BUMN udah punya banyak masalah. BUMD juga punya potensi yang besar. Kalau dikelola dengan benar, BUMD bisa jadi mesin penggerak ekonomi daerah. Pertanyaannya, apakah pemerintah punya keberanian untuk melakukan perubahan?
Kini saatnya pemerintah mengoptimalkan peran BUMD. Jangan biarkan BUMD terus-terusan merugi. Jangan biarkan BUMD jadi beban. Buat BUMD jadi lokomotif pembangunan daerah. Ayo, kita berharap BUMD bisa menjadi sumber kebanggaan bagi daerahnya masing-masing. Bukan cuma jadi bahan omongan di warung kopi.
