Prabowo: Antara Utang, Janji Manis, dan Kabinet yang Bikin Pusing
Oke, mari kita mulai. Tiga bulan berlalu sejak Prabowo Subianto menduduki kursi kepresidenan, dan jujur saja, arah kebijakan ekonominya masih lebih kabur daripada asap knalpot kendaraan umum di jam sibuk. Kita semua tahu janji kampanye itu manisnya minta ampun, tapi kenyataannya? Hmm, mari kita bedah bersama.
Kita mulai dengan fakta bahwa, sampai detik ini, kita belum benar-benar paham strategi ekonomi Prabowo mau dibawa ke mana. Beberapa kebijakan sudah diluncurkan, mulai dari ‘pengampunan' utang untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdengar mulia, penundaan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), hingga janji manis kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Semua ini seolah dirancang untuk memanjakan telinga rakyat.
Tapi, ada satu hal yang menarik perhatian: semua kebijakan populis ini seperti punya efek samping yang kurang menyenangkan. Kepercayaan investor, misalnya, malah menurun. Ada anomali yang cukup mencolok di pasar keuangan. Imbal hasil obligasi pemerintah terus naik meskipun inflasi rendah. Ini seperti kita kasih hadiah ulang tahun, tapi ekspresi penerimanya malah datar.
Dalam 100 hari pertama pemerintahan baru, kalangan investor dan pelaku bisnis memilih untuk ‘wait and see'. Mereka seperti sedang menonton drama yang skenarionya belum jelas. Kebijakan pemerintah, terutama yang terlihat hanya mengandalkan retorika, membuat mereka ragu.
Contohnya, rencana pengampunan utang UMKM. Kabarnya, tahap awal akan ada 67.000 pengusaha yang utangnya dihapuskan, dengan total nilai mencapai Rp2,4 triliun. Targetnya, sih, satu juta pengusaha. Tapi, kita semua tahu, perjalanan seribu mil dimulai dari satu langkah. Masih jauh, Bung.
Pemborosan Itu Cuma ‘Katanya'?
Instruksi Prabowo kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berhemat terdengar sangat baik di permukaan. Mengurangi penggunaan anggaran negara untuk perjalanan dinas, sewa kendaraan, dan acara seremonial? Siapa yang tidak setuju? Ini seperti menyuruh orang berhenti makan mie instan demi kesehatan.
Namun, sepertinya ada satu detail kecil yang terlupakan: Prabowo justru membentuk kabinet yang ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Jumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri mencapai lebih dari 109 orang. Bandingkan dengan era Jokowi yang hanya sekitar 60 pejabat. Tentu saja, ada penambahan biaya lebih dari yang sebelumnya.
Pemerintah daerah juga harus ikut patungan untuk proyek-proyek prioritas. Ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik, penundaan pembangunan infrastruktur, dan dampaknya ke ekonomi.
Kegamangan Kebijakan Ekonomi: Stop and Go?
Serangkaian program ini menunjukkan kurangnya keselarasan dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. Semuanya seperti ‘stop and go'. Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Nusantara (Danantara), misalnya, belum jelas betul. Kita semua jadi bertanya-tanya, ini beneran mau investasi apa cuma wacana?
Kekacauan ini diperparah dengan belum adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Padahal, dokumen ini biasanya sudah dirilis tiga bulan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden.
Semua ini mengindikasikan lemahnya peran para teknokrat dalam Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani Indrawati, misalnya, masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, tapi perannya tidak lagi sejelas saat ia dan jajarannya menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter global 2008-2009. Sekarang, kehadirannya lebih terasa sebagai stempel untuk memperkuat klaim sepihak bahwa pemerintahan Prabowo adalah kabinet yang berisi para ahli, bukan perwakilan partai politik.
Akhir Kata, Gimana Nih?
Melihat semua ini, kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah ada visi yang jelas? Ataukah kita hanya sedang menyaksikan pertunjukan politik dengan janji-janji manis tanpa eksekusi yang konkret?
Tentu saja, kita semua berharap yang terbaik untuk Indonesia. Tapi, harapan saja tidak cukup. Pemerintah perlu menunjukkan bukti nyata, bukan sekadar retorika. Investor butuh kepastian, rakyat butuh kesejahteraan. Jangan sampai, semua janji manis ini hanya berakhir sebagai senyum kecut di tengah hiruk pikuk politik.
